Perselisihan antara pemilik satuan rumah susun dengan pengurus PPPSRS kerap berpusat pada persoalan pengelolaan keuangan, penagihan iuran, hingga pemberian sanksi
Peningkatan kompleksitas sengketa pertanahan di Indonesia mendorong berkembangnya berbagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya bergantung pada proses litigasi melalui
Sengketa pertanahan merupakan salah satu bentuk sengketa yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Tanah tidak hanya memiliki
Perselisihan mengenai kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) merupakan salah satu sengketa yang paling sering terjadi dalam
Kasus Posisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU 2/2024) memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan NSPK terhadap
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PUU-XXIII/2025 menjadi salah satu putusan penting dalam perkembangan hukum rumah susun di Indonesia, khususnya terkait pengaturan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan instrumen hukum yang umum digunakan dalam transaksi rumah susun atau apartemen di Indonesia. Dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 15/G/2025/PTUN.JKT menjadi salah satu perkara penting dalam praktik pengelolaan rumah susun, khususnya terkait
Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) merupakan salah satu tahapan paling penting dalam penyelenggaraan rumah susun di
Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) masih menjadi salah satu persoalan yang paling sering menimbulkan konflik dalam