PPPSRS: Pilar Kemandirian Pemilik dalam Mewujudkan Tata Kelola Rumah Susun yang Transparan dan Akuntabel

Penyelenggaraan rumah susun merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan perumahan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan hunian, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki keterbatasan ketersediaan lahan. Karakteristik rumah susun yang terdiri atas satuan-satuan yang dapat dimiliki secara perseorangan, tetapi dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, menimbulkan konsekuensi hukum berupa adanya hubungan kepemilikan individual sekaligus kepentingan kolektif. Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang mendefinisikan rumah susun sebagai bangunan gedung bertingkat yang terbagi dalam satuan-satuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah serta dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Berbeda dengan kepemilikan rumah tapak yang pada umumnya memberikan ruang penguasaan secara individual terhadap bangunan dan tanah, kepemilikan satuan rumah susun memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Bahkan, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2011, hak kepemilikan atas satuan rumah susun merupakan hak milik atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan dan terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Konsekuensinya, penyelenggaraan rumah susun tidak cukup hanya mengatur hubungan antara pemilik dengan satuan rumah susun yang dimilikinya, tetapi juga memerlukan suatu mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi dan melindungi kepentingan seluruh pemilik dan penghuni.

Dalam konteks tersebut, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) memiliki kedudukan yang fundamental. PPPSRS bukan sekadar organisasi yang dibentuk untuk memenuhi persyaratan administratif penyelenggaraan rumah susun, melainkan merupakan badan hukum yang memiliki fungsi strategis dalam mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni satuan rumah susun.

Kedudukan hukum PPPSRS memperoleh landasan melalui Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2011. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pemilik satuan rumah susun wajib membentuk PPPSRS, keanggotaannya terdiri atas pemilik atau penghuni yang memperoleh kuasa dari pemilik, serta PPPSRS diberikan kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentukan PPPSRS merupakan kewajiban hukum yang melekat pada sistem kepemilikan satuan rumah susun, bukan semata-mata pilihan para pemilik.

Kedudukan PPPSRS sebagai badan hukum memiliki konsekuensi yuridis yang penting. PPPSRS mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta melakukan hubungan hukum dengan pihak lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan organisasi. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, yang mendefinisikan PPPSRS sebagai badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni.

Dalam praktiknya, kapasitas hukum tersebut diperlukan untuk melakukan kerja sama dengan pengelola profesional, mengatur pemanfaatan fasilitas bersama, mengelola keuangan organisasi, serta mengambil tindakan hukum dalam rangka melindungi kepentingan kolektif para pemilik dan penghuni. Dengan demikian, PPPSRS tidak dapat diposisikan hanya sebagai organisasi sosial atau perkumpulan informal. PPPSRS merupakan subjek hukum yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan bersama dalam penyelenggaraan rumah susun dikelola secara sah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PPPSRS adalah proses pembentukannya. Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2011 mengatur bahwa pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi berakhir. Ketentuan tersebut juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 16 huruf j dan huruf k Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025, yang menetapkan bahwa pelaku pembangunan dalam masa transisi memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi kepenghunian dan pembentukan PPPSRS serta memfasilitasi pembentukan PPPSRS.

Kewajiban tersebut harus dipahami secara proporsional, yaitu sebagai kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan agar para pemilik dapat membentuk organisasi secara mandiri. Dalam hal ini, perlu dibedakan secara tegas antara kewajiban pelaku pembangunan untuk memfasilitasi pembentukan PPPSRS dengan kewenangan para pemilik dalam menentukan struktur dan arah kebijakan organisasi. Pelaku pembangunan tidak dapat menggunakan kewajiban fasilitasi tersebut sebagai dasar untuk mengambil alih kewenangan pemilik dalam menentukan kepengurusan maupun kebijakan kelembagaan PPPSRS.

Pemisahan tersebut penting untuk menjaga independensi organisasi. Sebab, dalam praktik penyelenggaraan rumah susun, pelaku pembangunan terkadang masih memiliki kepentingan terhadap pengelolaan bangunan, termasuk hubungan kontraktual dengan perusahaan pengelola. Apabila kepentingan tersebut tidak dibatasi dengan pembagian kewenangan yang jelas, terdapat potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi independensi PPPSRS.

Selain itu, pembentukan PPPSRS harus memperhatikan prinsip partisipasi dan keterwakilan pemilik. Setiap pemilik harus memperoleh kesempatan yang layak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan musyawarah, serta menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengambilan keputusan, Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2011 mengatur bahwa dalam keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP). Sementara itu, Pasal 77 ayat (2) mengatur bahwa dalam keputusan yang berkaitan dengan kepentingan penghunian rumah susun, setiap anggota berhak memberikan satu suara.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam PPPSRS memiliki karakteristik tersendiri. Hak dan kepentingan pemilik tidak hanya ditentukan berdasarkan jumlah orang yang hadir dalam musyawarah, tetapi juga memperhatikan proporsi kepemilikan yang direpresentasikan melalui NPP. Oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah harus dilakukan berdasarkan tata cara yang sah agar keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah terbentuk, PPPSRS memiliki kewenangan untuk mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, serta penghunian. Kewenangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2011. Selanjutnya, Pasal 76 undang-undang yang sama mengatur bahwa tata cara mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan penghunian diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

Kewenangan tersebut merupakan inti dari keberadaan PPPSRS sebagai lembaga yang mewakili kepentingan kolektif dalam penyelenggaraan rumah susun. Kewenangan ini mencakup penentuan kebijakan pengelolaan, pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas bersama, pengelolaan kepentingan keuangan bersama, hingga pembentukan atau penunjukan pengelola profesional. Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2011 secara tegas memberikan kewenangan kepada PPPSRS untuk membentuk atau menunjuk pengelola.

Pengaturan tersebut kemudian diperjelas melalui Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setelah PPPSRS terbentuk, PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, PPPSRS dapat melakukan pengelolaan secara mandiri, membentuk pengelola, atau menunjuk pengelola. Keputusan mengenai pilihan pengelolaan tersebut ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa PPPSRS memiliki kewenangan untuk menentukan model pengelolaan rumah susun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik bangunan. Apabila PPPSRS memilih membentuk pengelola, Pasal 21 Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 mengatur bahwa pengelola yang dibentuk harus merupakan badan hukum yang terpisah dari organisasi PPPSRS, berbentuk perseroan terbatas, serta PPPSRS memiliki paling sedikit 51% dari total nilai ekuitas. Sementara itu, apabila PPPSRS memilih menunjuk pengelola profesional, Pasal 22 mengatur bahwa penunjukan tersebut harus melalui proses seleksi yang terbuka dan transparan serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama untuk jangka waktu tertentu.

Ketentuan tersebut menjadi penting karena dalam praktik masih ditemukan kondisi ketika pengelola bertindak seolah-olah memiliki kewenangan yang tidak terbatas dalam menentukan kebijakan pengelolaan rumah susun. Padahal, kewenangan pengelola pada dasarnya bersumber dari penugasan dan hubungan hukum yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama dengan PPPSRS.

Bahkan, Pasal 12 Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 secara terperinci mengatur tugas pengelola, antara lain melaksanakan kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan; melaksanakan keputusan yang ditetapkan bersama oleh pengurus; melakukan pemungutan biaya pengelolaan atas nama PPPSRS; serta mempersiapkan laporan keuangan dan laporan kegiatan pengelolaan. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf c mengatur kewajiban pengelola untuk melaksanakan pengelolaan sesuai dengan perjanjian kerja sama antara pengelola dan pengurus PPPSRS serta menyusun laporan kinerja dan permasalahan secara berkala kepada pengurus PPPSRS paling sedikit satu kali dalam tiga bulan.

Dengan demikian, hubungan hukum antara PPPSRS dan pengelola harus dibangun berdasarkan kejelasan ruang lingkup pekerjaan, standar pelayanan, mekanisme pelaporan, pengelolaan keuangan, serta mekanisme evaluasi dan pengakhiran perjanjian. Pengelola harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan PPPSRS menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa pelayanan dan pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan para pemilik dan penghuni.

Persoalan lainnya berkaitan dengan kewajiban pelaku pembangunan setelah PPPSRS terbentuk. Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2011 menegaskan bahwa apabila PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS. Ketentuan ini merupakan dasar hukum penting yang menandai peralihan pengelolaan dari pelaku pembangunan kepada kelembagaan yang dibentuk oleh para pemilik dan penghuni.

Penegasan lebih lanjut mengenai peralihan tersebut terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025, yang menyatakan bahwa setelah PPPSRS terbentuk, PPPSRS berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan. Dengan demikian, pembentukan PPPSRS tidak boleh berhenti pada aspek formalitas organisasi semata. Harus terdapat tindak lanjut berupa penyerahan pengelolaan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang agar PPPSRS dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif.

Namun demikian, perlu dibedakan antara berakhirnya kewenangan pelaku pembangunan dalam pengelolaan pada masa transisi dengan keberadaan hubungan hukum kontraktual yang mungkin telah terbentuk dengan pihak ketiga. Pasal 15 Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 mengatur bahwa selama masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS, pelaku pembangunan bertanggung jawab melakukan pengelolaan rumah susun dan dapat bekerja sama dengan pengelola. Selanjutnya, Pasal 18 mengatur bahwa perjanjian dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan oleh pelaku pembangunan pada masa transisi dilakukan untuk jangka waktu sampai dengan masa transisi berakhir.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap kewenangan pelaku pembangunan dalam melakukan hubungan kontraktual terkait pengelolaan selama masa transisi. Setelah PPPSRS terbentuk, penyelenggaraan pengelolaan harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian pengelolaan yang dibuat oleh pelaku pembangunan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk mempertahankan kewenangan pengelolaan tanpa memperhatikan ketentuan mengenai masa transisi dan kedudukan PPPSRS.

Perkembangan pengaturan mengenai PPPSRS semakin diperkuat melalui terbitnya Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025, pengaturan mengenai pengelolaan rumah susun milik dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 81 PP Nomor 13 Tahun 2021 memerlukan penjabaran yang lebih rinci dan teknis agar dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 74 PP Nomor 13 Tahun 2021 pada dasarnya menentukan bahwa pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Selanjutnya, Pasal 78 PP Nomor 13 Tahun 2021 mengatur mengenai pengelola yang dibentuk atau ditunjuk oleh PPPSRS serta kemungkinan kerja sama dengan orang perseorangan dan badan hukum. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa biaya pengelolaan harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai standar pelaksanaan pengelolaan. Pasal 2 peraturan tersebut secara tegas menetapkan tujuan penyelenggaraan pengelolaan rumah susun milik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta memberikan kepastian hukum dalam pembentukan PPPSRS. Tujuan tersebut menjadi landasan bahwa pengelolaan rumah susun tidak semata-mata berorientasi pada kegiatan operasional bangunan, tetapi juga harus memperhatikan tata kelola kelembagaan dan perlindungan kepentingan pemilik.

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian. Pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal penggunaan iuran pengelolaan lingkungan dan dana endapan atau sinking fund. Pasal 12 ayat (1) Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 mengatur kewajiban pengelola untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja pengelolaan tahunan, rancangan besaran iuran pengelolaan lingkungan, serta laporan keuangan. Bahkan, ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan triwulanan kepada pengurus dan pengawas serta penyampaiannya kepada pemilik menunjukkan bahwa transparansi bukan sekadar prinsip, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan dalam praktik.

Selain persoalan internal organisasi, penguatan PPPSRS juga memerlukan peran pemerintah daerah melalui fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025 mengatur aspek pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan rumah susun milik dan PPPSRS. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan dalam proses administrasi pembentukan PPPSRS, tetapi juga memiliki fungsi untuk mendorong terselenggaranya pengelolaan rumah susun yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhirnya, keberadaan PPPSRS merupakan bentuk pengakuan terhadap hak para pemilik untuk mengurus kepentingan bersama dalam lingkungan rumah susun. Kemandirian organisasi menjadi prinsip penting agar pengelolaan rumah susun tidak semata-mata dikendalikan oleh kepentingan pelaku pembangunan atau pengelola, melainkan berorientasi pada kepentingan seluruh pemilik dan penghuni.

Oleh karena itu, PPPSRS harus ditempatkan sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab hukum sekaligus tanggung jawab kelembagaan dalam memastikan pengelolaan rumah susun berlangsung secara tertib, transparan, dan berkelanjutan. Keberhasilan penyelenggaraan rumah susun tidak hanya ditentukan oleh kualitas fisik bangunan dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang mengatur kepentingan bersama di dalamnya. Dengan penguatan kedudukan, kewenangan, dan independensi PPPSRS berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2011, PP Nomor 13 Tahun 2021, dan Permen PKP Nomor 4 Tahun 2025, diharapkan penyelenggaraan rumah susun dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik serta mewujudkan pengelolaan yang berkeadilan bagi seluruh pemilik dan penghuni.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *