Our Vlog

ilham hermawan

ilham hermawan
Untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat, UU 20/11 mengagas konsep Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Sarusun. SKB di khsuskan untuk rumah susun umum milik. SKBG memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan SHM Sarusun yang selama ini di kenal. Tapi walaupun sama-sama bukti kepemilikan. SKBG memiliki perbedaan dengan SHM Sarusun. APA dan BAGAIMANA SKBG? #SKBG #rumahsusun #rusun #apartment
SKBG SARUSUN (apa dan bagaimana)
Satu pertanyaan "Haruskan Pengurus: dan Pengawas PPPSRS Bertempat Tinggal/Berdomisili? M Ilham Hermawan Email: ilham.hermawan@gmail.com IG: @ilham_wayan https://www.instagram.com/ilham_wayang/ FB: @Ilham Wayank Hermawan https://www.facebook.com/wayank76/ Web: https://adhinatalawoffice.id #PPPSRS #Sarusun #P3SRS
Pengurus: dan Pengawas PPPSRS haruskan bertempat tinggal?
Terdapat beberapa subtansi yang di ubah dengan Perpu CK pada sektor perumahan. Antara lain: 1. Standar Perencanaan dan Perancangan rumah 2. Standar Perencanaan PSU 3. Kemudahan Perizinan Berusaha bagi badan hukum Kemudahan Perizinan Berusaha bagi badan hukum 4. Hunian Berimbang 5. Pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara 6. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) 7. Pengendalian Perumahan 8. Pengalihan Rumah Umum yang mendapatkan kemudahan 9. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Apakah perubahan tersebut memperkuat tangunjawab negara memenuhi tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendan? M Ilham Hermawan Email: ilham.hermawan@gmail.com IG: @ilham_wayan https://www.instagram.com/ilham_wayang/ FB: @Ilham Wayank Hermawan https://www.facebook.com/wayank76/ Web: https://adhinatalawoffice.id #perumahan #ciptaker #property
Dampak Perpu Cipta Kerja Terhadap Sektor Perumahan
Konsep kepemilikan rumah susun dibedakan atas kepemilikan perseorangan dengan kepemilikan bersama, kepemilikan tersebut merupakan kepemilikan yang terpisah, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. “Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama” Maka berdasarkan pasal tersenu luasan satuan rumah susun yang merupakan luasan kepemilkan perseorangan harus dipisahkan dengan kepemilikan bersama misal koridor. Hal ini berarti luasan semi gros yang perhitungannya mengabungkan luasan unit di tambah dengan luasan koridor merupakan hal yang bertentangan dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Mengingat koridor bukan kepemilikan perseorangan. Cara penghitungan kepemilikan perseorangan berbeda dengan pehitungan kepemilikan bersama. Kepemilikan perseorangan di hitung berdasarkan luasan meter persegi, sedangkan kepemilikan bersama di hitung berdasarkan Nilai Perbandingan Proposional (NPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. “Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan atas NPP” Maka koridor yang merupakan kepemilikan bersama yang di hitung berdasarkan NPP tidak dapat diperhitungkan menjadi meter peregi, dan tidak dapat dijadikan bagian dari perhitungan kepemilikan unit (satuan rumah susun). M Ilham Hermawan Email: ilham.hermawan@gmail.com IG: @ilham_wayan https://www.instagram.com/ilham_wayang/ FB: @Ilham Wayank Hermawan https://www.facebook.com/wayank76/ Web: https://adhinatalawoffice.id #jualbeliapartemen #Pemasaranapartemen #pemasaran #rumahsusun #apartment
Beli Apartemen… Luas Semi Gross…????
Pelaku Pembangunan tidak bisa begitu saja melakukan pemasaran. Setidaknya ada hal yang harus di perthatikan, yakni: SYARAT PEMASARAN Pelaku pembangunan yang melakukan Pemasaran sebagaimana dharus memiliki paling sedikit: a. kepastian peruntukan rurang; b. kepastian hak atas tanah; c. kepastian status penguasaan Rumah; d. perizinan pembangunan Perumahan atau Rumah susun; dan e. jaminan atas pembangunan Perumahan atau Rumah susun dari lembaga penjamin. M Ilham Hermawan Email: ilham.hermawan@gmail.com IG: @ilham_wayan https://www.instagram.com/ilham_wayang/ FB: @Ilham Wayank Hermawan https://www.facebook.com/wayank76/ Web: https://adhinatalawoffice.id #jualbeliapartemen #Pemasaranapartemen #pemasaran #rumahsusun #apartment
Mau Beli Apartemen? Pahami Dahulu 5 hal tentang Pemasaran
Pada sistem kepemilikan bersama (condominium/Joint Property/ Strata Title.) harus terdapat suatu “kelembagaan” yang dibentuk oleh para pemilik, terdiri atas perwakilan para pemilik, bertindak atas nama pemilik dan bertanggungjawab kepada para pemilik. Keberadaan kelembagaan tersebut untuk mengurus kepemilikan bersama para pemilik mengingat terdapat Hak Kebendaan yang dimiliki bersama (common property atau disebut pula dengan “common areas”, “common parts”, “commonly owned areas”, “common elements”, atau “jointly owned parts”). Kelembagaan tersebut sering disebut dengan perhimpunan dan merupakan badan hukum. Dimanakah diatur Kelembagaan Perhipunan dalam bangunan gedung yang memiliki konsep kepemilikan bersama dengan fungsi non hunian/bukan hunian? M Ilham Hermawan Email: ilham.hermawan@gmail.com IG: @ilham_wayan https://www.instagram.com/ilham_wayang/ FB: @Ilham Wayank Hermawan https://www.facebook.com/wayank76/ Web: https://adhinatalawoffice.id #PPPSRS #Nonhunian #P3SRS #rumahsusun
Dapat kah membentuk PPPSRS pada Fungsi Non Hunian (Mall, Perkantioran, Kondotel, Pasar)?
Kewajiban memfasiltasi pembentukan PPPSRS bagi pelaku pembangunan secara normatif hanya 1 (satu) tahun. Bagaimana jika lewat dari 1 tahun? M Ilham Hermawan Email: ilham.hermawan@gmail.com IG: @ilham_wayan https://www.instagram.com/ilham_wayang/ FB: @Ilham Wayank Hermawan https://www.facebook.com/wayank76/ Web: https://adhinatalawoffice.id #PPPSRS #Sarusun #P3SRS
Lewat 1 tahun… Masihkah ada kewajiban Pelaku Pembangunan tuk Memfasiltasi pembentukkan PPPSRS
Rumah Betawi
#betawi #lenong #jakarta
lenong – betawi
Subscribe