Hukum properti di Indonesia mengatur segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemindahan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, hak atas tanah di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Sewa. Setiap jenis hak memiliki kewajiban dan batasan tertentu bagi pemiliknya, seperti kewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya, membayar pajak, serta menjaga kelestarian lingkungan. Hak milik, misalnya, memberikan pemiliknya hak penuh atas tanah, namun juga mengharuskan pemiliknya untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam penggunaannya. Dalam hal ini, hukum properti juga mencakup hak waris, yang memungkinkan properti berpindah tangan secara sah kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain hak dan kewajiban, perlindungan hukum terhadap properti sangat penting untuk menghindari sengketa dan melindungi kepentingan pemilik tanah. Proses sertifikasi tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu langkah penting untuk memastikan kejelasan status dan kepemilikan tanah. Sertifikat tanah menjadi alat bukti yang sah atas hak kepemilikan yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Pemerintah juga memperkenalkan berbagai upaya untuk mengurangi sengketa properti, termasuk sistem pemetaan elektronik dan peningkatan transparansi dalam administrasi pertanahan. Meskipun demikian, perlindungan hukum properti di Indonesia juga menghadapi tantangan, seperti adanya praktik mafia tanah dan ketidaksesuaian data administrasi pertanahan yang perlu terus diperbaiki untuk memberikan rasa aman bagi pemilik properti di seluruh Indonesia.
