Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia semakin menghadapi tantangan, mengingat kompleksitas hubungan antara perusahaan dan pihak terkait yang kerap kali melibatkan kontrak internasional dan hukum yang berbeda. Selain jalur litigasi melalui pengadilan, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase menjadi pilihan populer bagi banyak pelaku bisnis. Mediasi, sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menawarkan solusi yang lebih cepat dan fleksibel dengan melibatkan mediator yang membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, arbitrase, yang melibatkan penunjukan arbiter untuk memutuskan sengketa, lebih cocok bagi kasus yang memerlukan keputusan yang mengikat dan memiliki sifat lebih formal dibandingkan mediasi, namun tetap lebih efisien daripada prosedur litigasi yang panjang dan mahal.
Dalam konteks hukum Indonesia, kedua metode ini semakin diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kedua alternatif penyelesaian sengketa ini juga semakin populer dalam dunia bisnis karena memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi waktu, kerahasiaan, dan penghematan biaya. Mediasi dan arbitrase menjadi pilihan bagi perusahaan yang ingin menghindari dampak negatif dari proses pengadilan yang terbuka dan sering kali memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui alternatif ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga menjaga hubungan bisnis yang lebih baik, sehingga mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia.
