Permasalahan Kepailitan dan PKPU memang tidak ada habisnya, Kepailitan dan PKPU dianggap menjadi langkah efektif untuk menagihkan utang debitur. Pengaturan
Perjanjian perdata antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang dibuat dan ditandatangani tanpa ada versi bahasa Indonesia adalah batal demi
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Identifikasi Permasalahan Tata Kelola Regulasi & Pembentukan Lembaga Tunggal Pembentuk Peraturan Perundang-undangan Direktorat Produk Hukum Ditjen Otoda
Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala OIKN tentang hunian berimbang. IKN harus mewujudkan hunian berimbang, tapi apakah harus dengan cara mewajibkan pelaku
Focus Group Discussion (FGD) dengan para perancang dan analis hukum “Apakah kita butuh Tapera” di Kanwil Kumham DKI Jakarta,
CV diatur pada Pasal 19 KUHD yang menyatakan bahwa: “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara
Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (intangible goods), yang biasa berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga,
Dalam Perjanjian sering kali salah satu pihak menarik pihak ketiga sebagai penjamin baik perorangan atau badan hukum. Penjamin diatur dalam
Pada Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.” Secara
Pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau istri atas dasar persetujuan kedua belah