Kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Naskah akdemik Kemenkumham bersama Narasumber dari Partner ANCo, Eko Ibnu Hayyan, S.H., M.H. di Royal Kuningan, Jakarta selatan pada tanggal 11 Juli […]
Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR mengenai salah satu substansi kajian “Hubungan Antar Lembaga Negara” dengan para Pakar/Akademisi dan Partner ANCo, Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H. di Hotel […]
Rapat Koordinasi dengan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang, bersama Kabid Perumahan Pak Adrial, S.E., M.EC.Dev dan Bu Dwi beserta Partner ANCo, Dr. M.Ilham Hermawan, S.H.,M.H., Dr. Auliya Khasanofa, […]
Rapat Koordinasi dengan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang, bersama Kabid Perumahan Pak Adrial, S.E., M.EC.Dev dan Bu Dwi beserta Partner ANCo, Dr. M.Ilham Hermawan, S.H.,M.H., Dr. Auliya Khasanofa, […]
Jakarta – Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Pembentukan serta Pelaksanaan Perda dan Perkada di daerah, Direktorat Produk Hukum Daerah serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) bersama dengan Partner […]
Medan – Kamis, 20 Juni 2024. Partners Assyhifa Naura & Co. (ANCO) Amirudin S.H., M.H. & Akbar Nugraha S.H. Berdiskusi & Memberikan Advice dalam Perkara PKPU, Hukum Industri & Ketenagakerjaan […]
Medan – Kamis 20 Juni 2024, Partners Asshyifa Naura & Co. Amirudin S.H., M.H., & Akbar Nugraha S.H. mendampingi kegiatan Permohonan Pencatatan dan Laporan Pembentukan PPPSRS CAMBRIDGE MEDAN di Dinas […]
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/Yur/2018 menyatakan bahwa: “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat […]
Permasalahan Kepailitan dan PKPU memang tidak ada habisnya, Kepailitan dan PKPU dianggap menjadi langkah efektif untuk menagihkan utang debitur. Pengaturan tentang Kepailitan dan PKPU diatur pada UU No. 37 Tahun […]
Pembahasan Rancangan Peraturan Kepala OIKN tentang hunian berimbang. IKN harus mewujudkan hunian berimbang, tapi apakah harus dengan cara mewajibkan pelaku pembangunan dalam membangun menggunakan konsep
