Medan – Kamis 20 Juni 2024, Partners Asshyifa Naura & Co. Amirudin S.H., M.H., & Akbar Nugraha S.H. mendampingi kegiatan Permohonan Pencatatan dan Laporan Pembentukan PPPSRS CAMBRIDGE MEDAN di Dinas […]
“Seorang pengusaha tidak terikat semata-mata kepada pelaksanaan proyek yang dimintakan kredit dan dalam hal pengusaha melaksanakan suatu proyek yang lain dari pada proyek yang dimintakan kredit itu, maka hal ini […]
Pinjam Nama (Nominee Arrangement) memang banyak ditemukan di Indonesia. Biasanya orang asing membeli tanah lalu sertifikat tanah diatas namakan kepada orang Indonesia. Hal itu dikarenakan UU Pokok Agraria kita melarang […]
Apabila ada anggota polisi yang menganiaya tersangka bahkan sampai meninggal dunia maka tindakannya tersebut sudah termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan […]
Dokumen berupa fotokopi dari fotokopi tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana bunyi Pasal 1888 KUH Perdata mengatur mengenai salinan/fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah […]
Pengertian Hibah diatur pada Pasal 1666 yang menyatakan bahwa Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu […]
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5/Yur/2018 menyatakan bahwa: “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat […]
Perkara sengketa tanah merupakan salah satu sengketa yang banyak terjadi diantara masyarakat bahkan tidak jarang harus diselesaikan melalui pengadilan. Tak jarang, terdapat tumpang tindih sertipikat hak dengan alas hak yang […]
Permasalahan Kepailitan dan PKPU memang tidak ada habisnya, Kepailitan dan PKPU dianggap menjadi langkah efektif untuk menagihkan utang debitur. Pengaturan tentang Kepailitan dan PKPU diatur pada UU No. 37 Tahun […]
Perjanjian perdata antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing yang dibuat dan ditandatangani tanpa ada versi bahasa Indonesia adalah batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor […]
