Hukum properti adalah cabang hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak atas properti, baik
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun bersama dengan Kepala Dinas Bapak Kelik Indriyanto, dan dihadiri oleh Managing Partner
Rapat Pembahasan Mekanisme Pemenuhan Kewajiban Hunian Berimbang, Perhitungan Dana Konversi dan Penyerahan Dana Konversi pada Rumah Susun Umum Milik bersama
Agenda Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di Kondotel Le Eminence, Kuasa Hukum ANCO Akbar Nugraha S.H. mewakili PPPSRS Sahid Eminence
Kantor Hukum Asshyifa Naura & Co mengajak Mahasiswa/i Fakultas Hukum dan Fakultas Umum untuk mengikuti acara Nutur Hukum dengan tema
Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Konsultasi penyusunan Kode Etik ATC dan Sistem Penegakan Kode Etik ATC bersama dengan Partner AN
Perjanjian sewa properti komersial merupakan kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pemilik properti (lessor) dan penyewa (lessee), di mana penyewa
Di era digital yang semakin maju, tantangan dalam perlindungan hukum bagi pemilik properti, terutama terkait dengan sengketa tanah, semakin kompleks.
Hukum properti di Indonesia mengatur segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemindahan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan
Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia semakin menghadapi tantangan, mengingat kompleksitas hubungan antara perusahaan dan pihak terkait yang kerap kali melibatkan