Dalam Perjanjian sering kali salah satu pihak menarik pihak ketiga sebagai penjamin baik perorangan atau badan hukum. Penjamin diatur dalam Pasal 1820 KUHPer, yang berbunyi sebagai berikut: “Penanggungan ialah suatu […]
Pada pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau istri atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika ditafsirkan secara a contrario, Pasal 36 ayat […]
Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. (Pasal […]
Seseorang bisa dikatakan terbukti melakukan penipuan bila cara yang anda gunakan adalah dengan menggunakan serangkaian kata bohong, tipu muslihat, nama atau martabat palsu, sehingga orang lain tergerak menerahkan barang/uang. Hal […]
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (UU NO.1/1950) pada Pasal 131 disebutkan bahwa: “Jika dalam jalan-pengadilan ada soal yang tidak diatur […]
Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menyatakan bahwa: Lebih lanjut diatur pada Pasal 2 ayat (1) PBI 2/2000 yang menyatakan: “Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan […]
Rapat Finalisasi Pedoman Pengelolaan Rumah Susun Kota Bandung serta Rapat kerja dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandung
Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat […]
Apakah perjanjian dapat diakhiri secara sepihak? Pengakhiran sepihak dapat dibagi menjadi 2 yaitu : Dalam banyak kasus, pengakhiran sepihak sesungguhnya diizinkan oleh para pihak karena disepakati di dalam perjanjian, sepanjang […]
