Kasus Lavanya Hills dan Perbandingannya dengan Hukum Rumah Susun

Kasus Lavanya Hills Residences menarik untuk dikaji karena memperlihatkan persoalan kepastian hukum dalam kepemilikan rumah landed house ketika developer mengalami kepailitan. Berbeda dengan rumah susun yang memiliki konstruksi kepemilikan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, rumah tapak pada prinsipnya merupakan bangunan yang berdiri di atas bidang tanah tertentu sehingga hubungan hukum antara pembeli dengan objek transaksi terutama berkaitan dengan hak atas tanah dan bangunan di atasnya.

Dalam perkara Lavanya Hills Residences, para pembeli telah melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), melunasi harga rumah, serta menguasai atau menghuni rumah yang dibeli. Persoalan muncul karena Akta Jual Beli (AJB) dan proses balik nama belum terlaksana akibat sertifikat induk masih diagunkan oleh developer kepada bank. Ketika developer kemudian dinyatakan pailit, rumah-rumah yang telah dibeli tersebut dimasukkan oleh kurator ke dalam daftar harta pailit. Kondisi inilah yang kemudian mendorong para pembeli mengajukan gugatan untuk memperoleh pengakuan atas hak mereka.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 24 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 memberikan perlindungan kepada para pembeli. Mahkamah Agung menyatakan para pembeli sebagai pembeli dan pemilik yang sah yang beritikad baik serta menyatakan PPJB atas unit-unit rumah tersebut sah dan berlaku. Selanjutnya, Mahkamah Agung memerintahkan agar unit rumah yang telah dibeli tersebut dikeluarkan dari Daftar Harta Pailit. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, belum terlaksananya AJB dan balik nama tidak dengan sendirinya menyebabkan objek rumah dapat diperlakukan sebagai bagian dari harta developer yang dapat dibereskan dalam kepailitan.

Dasar pertimbangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa para pembeli telah memenuhi kewajiban pembayaran dan telah menguasai objek rumah. Hambatan penyelesaian AJB dan balik nama justru berasal dari persoalan yang berada pada pihak developer, yaitu sertifikat induk yang masih diagunkan. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan kedudukan pembeli sebagai pembeli beritikad baik sebagaimana kaidah yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan dengan melihat keseluruhan rangkaian hubungan hukum yang telah terjadi, bukan hanya berdasarkan apakah sertifikat telah tercatat atas nama pembeli atau belum.

Apabila dibandingkan dengan rumah susun, terdapat perbedaan mendasar dalam konstruksi kepemilikannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun membentuk suatu sistem kepemilikan yang menghubungkan kepemilikan individual atas satuan rumah susun dengan kepemilikan bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Karena karakter tersebut, hukum rumah susun memiliki instrumen khusus seperti Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) dan pengaturan mengenai pemisahan rumah susun. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Perbedaan tersebut penting karena persoalan yang muncul dalam transaksi rumah tapak tidak dapat begitu saja disamakan dengan persoalan kepemilikan satuan rumah susun. Dalam rumah tapak, fokus persoalan lebih banyak berada pada hubungan antara tanah dengan bangunan, status hak atas tanah, PPJB, AJB, pendaftaran peralihan hak, serta hubungan hukum antara developer dan pembeli. Sementara dalam rumah susun, selain aspek kepemilikan satuan, terdapat pula dimensi kepemilikan dan pengelolaan bersama yang menjadi karakteristik khusus rumah susun.

Meskipun demikian, terdapat satu prinsip yang memiliki relevansi lintas rezim, yaitu pentingnya memberikan kepastian hukum kepada pembeli yang telah memenuhi kewajibannya dan bertindak dengan itikad baik. UU Rumah Susun sendiri menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan rumah susun, khususnya dalam aspek penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan. Prinsip tersebut sejalan dengan pelajaran yang dapat ditarik dari perkara Lavanya Hills, meskipun dasar hukum langsungnya tetap berasal dari rezim hukum perumahan, pertanahan, perjanjian, dan kepailitan, bukan UU Rumah Susun.

Dengan demikian, perkara Lavanya Hills dapat ditempatkan sebagai contoh penting dalam memahami bahwa kepemilikan rumah landed house mempunyai persoalan hukum tersendiri. Kepastian hukum pembeli tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sertifikat atas nama pembeli, tetapi juga oleh rangkaian hubungan hukum yang telah terjadi antara pembeli dan developer. Pada saat yang sama, kasus tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara rumah tapak dan rumah susun, sehingga penerapan ketentuan hukum harus disesuaikan dengan karakteristik objek dan konstruksi kepemilikannya.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *