RUMAH MBR: HAK ATAS HUNIAN LAYAK DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera, aman, dan bermartabat. Kepemilikan atau penguasaan atas rumah yang layak tidak hanya berkaitan dengan tersedianya tempat berlindung, tetapi juga berhubungan dengan kualitas kesehatan, stabilitas keluarga, akses terhadap pendidikan, serta kemampuan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan perumahan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan memerlukan peran negara melalui kebijakan yang menjamin tersedianya rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Secara konstitusional, hak atas tempat tinggal telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tempat tinggal merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati, dilindungi, dan diupayakan pemenuhannya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jaminan tersebut selanjutnya memperoleh landasan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang tersebut menempatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk membantu masyarakat memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

Dalam kerangka hukum tersebut, MBR merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus karena keterbatasan penghasilan dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh rumah secara mandiri. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks seiring dengan meningkatnya harga tanah, biaya pembangunan, dan harga rumah, terutama di kawasan perkotaan. Di sisi lain, sebagian besar rumah tangga harus membagi penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan keluarga sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan bukan semata-mata persoalan ketersediaan bangunan, melainkan juga berkaitan dengan daya beli, pemerataan kesejahteraan, dan kemampuan masyarakat mempertahankan kehidupan yang layak.

Pengaturan mengenai besaran penghasilan dan kriteria MBR serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah secara khusus terdapat dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025, yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026. Rangkaian peraturan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan kriteria masyarakat yang dapat memperoleh kemudahan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penetapan penerima manfaat program perumahan harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel agar fasilitas yang disediakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Persyaratan administratif juga perlu diterapkan secara proporsional agar tidak menjadi hambatan yang tidak semestinya bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kerangka hukum penyediaan rumah bagi MBR juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan tersebut memberikan kerangka pengaturan mengenai penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk aspek pembangunan, pemanfaatan, pengendalian, serta dukungan terhadap penyediaan hunian. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah menjadi salah satu instrumen hukum yang secara khusus berkaitan dengan pembangunan perumahan bagi kelompok masyarakat tersebut. Keberadaan berbagai instrumen hukum ini menunjukkan bahwa penyediaan rumah MBR memerlukan dukungan regulasi yang terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan hunian.

Meskipun demikian, keberadaan peraturan dan program perumahan tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Persoalan rumah MBR tidak dapat diselesaikan hanya melalui peningkatan jumlah pembangunan unit rumah. Rumah yang secara fisik telah dibangun belum tentu sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat apabila harganya masih berada di luar kemampuan ekonomi penerima manfaat, lokasinya jauh dari tempat kerja, atau tidak didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Ketersediaan air bersih, sanitasi, drainase, akses jalan, transportasi, fasilitas pendidikan, serta fasilitas kesehatan merupakan unsur penting yang menentukan apakah suatu hunian benar-benar layak untuk ditempati.

Persoalan keterjangkauan juga perlu dilihat secara menyeluruh. Harga jual rumah yang relatif rendah tidak selalu berarti bahwa rumah tersebut terjangkau bagi seluruh kelompok MBR. Beban ekonomi yang harus ditanggung penghuni dapat mencakup uang muka, angsuran pembiayaan, biaya pemeliharaan, tagihan utilitas, serta biaya transportasi dari tempat tinggal menuju tempat kerja. Oleh karena itu, kebijakan perumahan perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi rumah tangga secara realistis agar masyarakat tidak hanya mampu memperoleh rumah, tetapi juga dapat mempertahankan hunian tersebut tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan perumahan, dukungan pemerintah perlu diarahkan agar masyarakat berpenghasilan terbatas memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh rumah. Namun, pemberian kemudahan pembiayaan harus disertai dengan penilaian yang cermat terhadap kemampuan membayar dan persyaratan program yang berlaku. Kemudahan memperoleh pembiayaan tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan jumlah fasilitas yang disalurkan, tetapi juga berdasarkan kemampuan penerima manfaat mempertahankan pembayaran dan menempati rumah secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan perumahan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperluas akses terhadap hunian layak, bukan sebagai mekanisme yang justru menambah kerentanan ekonomi masyarakat.

Di samping keterjangkauan, kepastian hukum merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan rumah MBR. Masyarakat perlu memperoleh kejelasan mengenai status tanah, legalitas bangunan, dokumen kepemilikan atau penguasaan rumah, serta hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi atau fasilitas pembiayaan yang digunakan. Ketidakjelasan aspek hukum dapat menimbulkan risiko bagi penerima manfaat, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi dan bantuan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan program perumahan harus disertai dengan pengawasan terhadap legalitas objek rumah, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam perspektif negara kesejahteraan (welfare state), penyediaan rumah bagi MBR merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Tanggung jawab tersebut tidak selalu harus diwujudkan melalui pemberian rumah secara cuma-cuma, tetapi dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi, fasilitasi pembiayaan, penyediaan tanah, pembangunan rumah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas publik. Pelaksanaan berbagai instrumen tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan negara, dan karakteristik wilayah agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat secara optimal.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan perumahan. Kebijakan penyediaan rumah harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, sistem transportasi, serta penyediaan pelayanan publik. Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan perumahan berpotensi menghasilkan kawasan hunian yang terpisah dari pusat kegiatan ekonomi dan sulit dijangkau oleh penghuninya. Akibatnya, masyarakat yang semula memperoleh kemudahan dalam mendapatkan rumah justru dapat menghadapi peningkatan pengeluaran transportasi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan maupun pelayanan dasar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program perumahan juga perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan ketepatan sasaran, kualitas bangunan, dan pemenuhan kewajiban para pihak yang terlibat. Evaluasi kebijakan tidak seharusnya hanya berfokus pada jumlah rumah yang dibangun atau fasilitas pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga harus menilai sejauh mana program tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, mengurangi beban pengeluaran perumahan, serta memperbaiki kualitas hidup penerima manfaat. Pendekatan tersebut penting agar keberhasilan kebijakan tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, rumah MBR bukan sekadar persoalan pembangunan fisik atau pemberian fasilitas pembiayaan, melainkan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jaminan konstitusional atas hak bertempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan. Dukungan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta peraturan pelaksanaannya harus diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan yang memperhatikan keterjangkauan harga, kelayakan bangunan, kualitas lingkungan, kepastian hukum, serta keberlanjutan kehidupan penghuninya.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan rumah MBR tidak cukup diukur berdasarkan jumlah hunian yang dibangun atau disalurkan kepada masyarakat. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana kebijakan tersebut memberikan akses terhadap rumah yang layak, aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan regulasi yang konsisten, pengawasan yang efektif, dan koordinasi antarpemangku kepentingan, program rumah MBR diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif sekaligus memperkuat perwujudan hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak dan bermartabat.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *