Musyawarah Pembentukan PPPSRS The Bellevue Radio Dalam
Musyawarah pembentukan PPPSRS The Bellevue Radio Dalam Tanggal 13 – Februari – 2023
Purchase Order sebagai bentuk Perjanjian apabila telah disetujui dan ditandatangani oleh Penjual dan Pembeli
Perjanjian jual-beli diatur pada pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain […]
Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan tidak memenuhi target apabila telah diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama
Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi karena alasan pekerja melakukan pelanggaran, salah satunya dapat berupa pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama […]
Kreditur yang tidak termasuk dalam Putusan PKPU tidak dapat mengajukan Pembatalan Homologasi
Kreditor yang pada saat PKPU berlangsung tidak pernah mengajukan tagihan kepada Pengurus, maka kalaupun setelah perdamaian tercapai, tagihan kreditor tersebut harus dikesampingkan sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perdamaian/Pemohon […]
Status Obyek Jaminan Bank (HT) yang diletakkan Consevatoir Beslag dalam Putusan Pengadilan oleh Pihak Ketiga
Maka, berdasarkan uraian diatas Bank dapat mengabaikan putusan pengadilan (consevatoir berlag) dan dapat melakukan eksekusi terhadap tanah tersebut.
Risalah Lelang sebagai pengganti Sertifikat Lama dan Dasar mengajukan balik nama
ika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan […]
Pemanggilan RUPS hanya melalui Surat Kabar tetap SAH secara HUKUM
Pengambilan suatu keputusan dalam perusahaan dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu: Pengambila keputusan melalui RUPS Sirkuler (Pasal 91 UU PT) tidak mewajibkan adanya pemanggilan rapat secara tercatat. Pelaksanaan pengambil keputusan […]
Ketidakmampuan seseorang Membayar Utang tidak dapat dilaporkan dugaan Tindak Pidana Penipuan
Ketidakmampuan seseorang untuk membayar utang bukan masalah pidana, melainkan masalah perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: […]
Mekanisme Peralihan Pemegang Saham pada Perseroan karena Pewarisan
Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal“ Berdasarkan […]